Pemerintah Amerika Serikat mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan pengguna Coinbase, James Harper, yang berupaya memblokir akses Internal Revenue Service (IRS) terhadap catatan transaksi kriptonya. Dalam berkas yang diajukan pada 30 Mei, Solicitor General D. John Sauer menyatakan Harper tidak memiliki hak Amandemen Keempat untuk melindungi catatan keuangan yang disimpan Coinbase.
Menurut pemerintah, Harper secara sukarela membagikan data tersebut kepada Coinbase, dan IRS sudah menjalankan prosedur hukum yang benar melalui surat perintah yang disetujui pengadilan. Kasus ini bermula dari penyelidikan IRS pada 2016 tentang penghindaran pajak besar-besaran terkait keuntungan dari kripto, yang mengungkapkan kesenjangan signifikan antara jumlah pengguna Coinbase yang berdagang Bitcoin dan jumlah pelaporan pajak yang sebenarnya.
Dalam rangka penyelidikan, IRS menerbitkan “John Doe summons” untuk memaksa Coinbase menyerahkan data pelanggan dengan aktivitas transaksi tinggi.
Harper kemudian menggugat IRS, mengklaim langkah itu sebagai pelanggaran hak privasinya. Namun, pengadilan tingkat rendah memutuskan bahwa catatan Coinbase merupakan dokumen bisnis, bukan catatan pribadi Harper, dan IRS bertindak sesuai hukum.
Pemerintah menekankan bahwa preseden Mahkamah Agung mendukung posisi IRS, merujuk kasus seperti United States v. Miller yang menyatakan individu tidak memiliki ekspektasi privasi pada data keuangan yang dipegang pihak ketiga seperti Coinbase. Selain itu, kebijakan privasi Coinbase sendiri juga memperingatkan pengguna bahwa data mereka bisa dibagikan dengan pihak berwenang.
Sampai saat ini, Mahkamah Agung belum memutuskan apakah akan mendengarkan kasus ini. Jika permintaan Harper ditolak, maka putusan Pengadilan Sirkuit Pertama yang memihak IRS akan tetap berlaku.
Sementara itu, pada 15 Mei lalu, Coinbase mengungkapkan pelanggaran data besar-besaran setelah staf dukungan pelanggan di India disuap untuk mengakses informasi sensitif pengguna. Data yang dicuri termasuk nama, saldo akun, dan riwayat transaksi sekitar 1% pengguna bulanan. Kasus ini memicu gelombang gugatan hukum terhadap Coinbase, dengan sedikitnya enam tuntutan hukum yang diajukan pada 15 dan 16 Mei.
