Pakistan telah mengalokasikan 2.000 megawatt (MW) listrik surplus untuk mendukung operasi penambangan Bitcoin dan pusat kecerdasan buatan (AI), menurut laporan dari 24NewsHD TV Channel pada 25 Mei.
Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan menarik investasi asing bernilai miliaran dolar serta membuka peluang kerja di sektor teknologi tinggi.
“Kami ingin menggunakan kelebihan listrik untuk membangun ekosistem digital yang produktif,” ujar Aurangzeb.
Pada tahap awal, listrik tersebut akan difokuskan untuk pusat AI dan operasi penambangan kripto. Sementara pada fase kedua, pemerintah berencana menyediakan akses ke energi terbarukan bagi para pelaku industri, sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan dengan tanggung jawab lingkungan.
Kementerian Keuangan Pakistan menawarkan insentif pajak khusus bagi pusat AI dan membebaskan bea masuk untuk peralatan penambangan Bitcoin. CEO Dewan Kripto Pakistan, Bilal Bin Saqib, menyebut kebijakan ini sebagai “momen bersejarah” untuk perkembangan ekonomi digital di negaranya.
Bin Saqib pertama kali mengusulkan pemanfaatan energi sisa untuk pertambangan Bitcoin pada rapat perdana Dewan Kripto Pakistan, 21 Maret lalu. Rapat tersebut turut dihadiri gubernur Bank Sentral Pakistan, ketua SECP, dan pejabat teknologi informasi federal.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga meresmikan pendirian Otoritas Aset Digital Pakistan (PDAA) pada 21 Mei. Badan ini akan mengatur lisensi dan operasi bursa kripto, kustodian, dompet, stablecoin, DeFi, serta memfasilitasi tokenisasi aset nasional dan utang pemerintah.
Pakistan kini berada di peringkat 9 dalam indeks adopsi kripto global Chainalysis 2024, terutama karena transaksi retail dan layanan terpusat yang tumbuh pesat. Data Statista memperkirakan pengguna kripto di Pakistan akan mencapai lebih dari 27 juta orang pada 2025, dari total populasi sekitar 247 juta jiwa.
