Norwegia tengah bersiap memberlakukan larangan sementara terhadap pendirian pusat data penambangan kripto baru yang menggunakan teknologi paling boros energi. Langkah berani ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghemat listrik dan memprioritaskan pasokan energi untuk sektor ekonomi lainnya.
Proposal ini diperkirakan berlaku mulai musim gugur 2025, menjadikan Norwegia negara Eropa pertama yang menerapkan pembatasan khusus pada penambangan kripto melalui regulasi pusat data.
Menteri Digitalisasi Norwegia, Karianne Tung, menegaskan komitmen pemerintah untuk membatasi penambangan kripto karena dinilai sebagai penggunaan energi yang tidak berkelanjutan. Senada dengannya, Menteri Energi Terje Aasland menyatakan bahwa penambangan kripto tidak sesuai dengan tujuan iklim Norwegia, terutama karena konsumsi listriknya yang tinggi dan kontribusi nilai yang terbatas dalam hal penciptaan lapangan kerja atau investasi jangka panjang.
Keputusan ini melanjutkan langkah-langkah sebelumnya, seperti usulan penghentian tarif pajak listrik yang lebih rendah untuk pusat data pada tahun 2022. Meskipun Norwegia kaya akan listrik murah dan terbarukan dari tenaga air, yang menarik banyak perusahaan penambangan kripto, pemerintah kini mempertanyakan manfaat jangka panjangnya. Pada awal 2022, penambang Norwegia menyumbang sekitar 0,74% dari hash rate global Bitcoin.
Di Hadsel, salah satu kota di Norwegia, penutupan pusat penambangan Bitcoin pada September 2024 setelah keluhan kebisingan justru menyebabkan kenaikan tagihan listrik penduduk sebesar 20%. Ini menyoroti dilema kompleks dalam mengatur penambangan kripto: di satu sisi mengurangi dampak lingkungan, di sisi lain menimbulkan dampak ekonomi yang tak terhindarkan.
