Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk meninjau kembali kasus yang diajukan oleh pengguna Coinbase, James Harper, terkait dugaan pelanggaran hak Amandemen Keempat atas data transaksinya yang diserahkan kepada Internal Revenue Service (IRS). Keputusan ini, yang diumumkan pada Senin, mengukuhkan putusan pengadilan tingkat rendah dan memiliki implikasi signifikan terhadap hak privasi digital bagi pengguna kripto di AS.
Kasus ini bermula pada tahun 2020, ketika Harper menggugat IRS setelah lembaga pajak tersebut memaksa Coinbase untuk menyerahkan data dari beberapa penggunanya melalui panggilan “John Doe”. Harper menuduh IRS melakukan “penggeledahan dan penyitaan informasi keuangan pribadinya secara tidak sah”, yang melanggar Amandemen Keempat Konstitusi AS. Baik Pengadilan Distrik AS untuk Distrik New Hampshire maupun Pengadilan Banding Sirkuit Pertama telah menolak gugatan Harper.
Dengan penolakan Mahkamah Agung untuk meninjau kasus ini, putusan pengadilan yang lebih rendah akan tetap berlaku. Ini menetapkan preseden penting mengenai hak privasi data untuk pengguna aset digital di AS. Coinbase sendiri telah mengajukan amicus brief yang mendukung petisi Harper, berargumen bahwa jika putusan pengadilan rendah tetap berlaku, pemerintah AS dapat “melacak setiap transaksi kripto pengguna di masa lalu dan memantau setiap transaksi kripto di masa depan”.
Kepala Hukum Coinbase, Paul Grewal, menegaskan bahwa meskipun mereka mendukung kepatuhan pajak, tindakan ini melampaui permintaan yang wajar dan dapat berlaku tidak hanya untuk kripto, tetapi juga perbankan, perusahaan telepon, dan layanan internet. Perusahaan perangkat lunak pajak kripto, CoinLedger, juga melaporkan peningkatan drastis dalam laporan pengguna mengenai surat peringatan IRS, mengindikasikan peningkatan penelusuran transaksi aset digital yang tidak dilaporkan.
