Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat memulai investigasi terkait dugaan adanya upaya Debanking yang menargetkan para perusahaan kripto.
Pada hari Jumat kemarin, Ketua komite James Comer, telah mengirimkan surat kepada sejumlah eksekutif kripto, termasuk diantaranya CEO Coinbase, Brian Armstrong, dan pendiri Uniswap, Hayden Adams, untuk meminta informasi penting terkait laporan Debanking atau pembatasan perbankan.
Investigasi ini memiliki tujuan utama untuk membuka fakta dari pertanyaan, apakah para institusi keuangan berjalan dengan independen, atau dibawah tekanan pemerintah untuk menolak layanan kepada perusahaan kripto.
Tuduhan tersebut disebut sebagai “Operation Choke Point 2.0“. Ini mirip dengan inisiatif pada era pemerintahan Obama yang menargetkan industri-industri yang beresiko tinggi terhadap penipuan.
Laporan terbaru yang telah terbit menyebut bahwa regulator federal mungkin telah berkoordinasi untuk membatasi akses perusahaan kripto ke layanan perbangkan nasional.
Selama beberapa tahun terakhir memang banyak perusahaan kripto yang mengeluhkan tindakan penutupan akun yang dilakukan secara tiba-tiba dan adanya kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, khususnya saat dan setelah pemerintahan Biden.
Para Legislator menyuarakan keprihatinan mereka atas tindakan debanking yang bisa memberikan dampak negatif untuk industri kripto, dan akan menghambat inovasi. Mereka juga kahwatir kripto akan berkembang lebih pesat di luar AS karena regulasi yang lebih pro.
Sedangkan Komite menyoroti potensi diskriminalisasi politik yang mengacu pada klaim para pemimpin industri dan pengalaman yang serupa yang juga telah dijelaskan pada memoar Ibu Negara Melania Trump.
