India kembali berada dalam pusaran ketidakpastian regulasi kripto. Meski tekanan meningkat dari Mahkamah Agung dan publik untuk memberikan kepastian hukum, Bank Sentral India (RBI) tetap bersikukuh menentang mata uang kripto, dengan alasan ancaman terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Gubernur RBI, Sanjay Malhotra, menegaskan kembali penolakan tersebut dalam konferensi pers baru-baru ini, meski pemerintah tengah membentuk komite untuk mengkaji opsi kebijakan.
“Kami tetap khawatir terhadap potensi risiko yang ditimbulkan kripto terhadap stabilitas keuangan dan kebijakan moneter,” ujarnya.
Pemerintah India berencana merilis makalah kebijakan menyeluruh pada Juni 2025. Hal ini sebagai respons atas desakan Mahkamah Agung yang menilai ketidakhadiran kerangka regulasi yang jelas telah menciptakan kebingungan di sektor aset digital. Hakim Surya Kant dan N Kotiswar Singh bahkan menyatakan bahwa pelarangan total kripto tidak realistis, mengingat perkembangan sistem keuangan global.
Sejak Mahkamah Agung mencabut larangan layanan perbankan terhadap bisnis kripto oleh RBI pada 2020, India belum kunjung menetapkan aturan permanen. Meski RBI telah diminta untuk tidak menghalangi transaksi kripto, penolakan terhadap kripto swasta tetap berlanjut.
Gubernur RBI sebelumnya, Shaktikanta Das, menyebut kripto sebagai “ancaman besar” dan menyerukan pelarangan total. Sementara itu, rezim pajak India terhadap kripto termasuk yang paling ketat di dunia, dengan pajak 30% atas keuntungan dan 1% TDS untuk setiap transaksi.
