7 Mei 2025 – Gubernur Arizona, Katie Hobbs, telah menandatangani undang-undang yang memungkinkan negara bagian untuk mengklaim kepemilikan aset digital yang telah ditinggalkan selama minimal tiga tahun.
Undang-undang yang disahkan pada 7 Mei ini, yaitu House Bill 2749, juga membuka jalan bagi pembentukan “Bitcoin and Digital Asset Reserve Fund” yang tidak akan menggunakan dana pembayar pajak maupun dana negara.
Menurut ketentuan undang-undang baru ini, kustodian negara berhak untuk melakukan staking pada aset kripto yang tidak diklaim untuk mendapatkan imbalan atau menerima airdrop. Hasil dari aktivitas ini kemudian akan disalurkan ke dalam “Bitcoin and Digital Asset Reserve Fund”.
Sponsor dari RUU ini, Jeff Weninger, menyatakan bahwa undang-undang ini memastikan Arizona tidak kehilangan nilai aset yang terabaikan dan memposisikan negara bagian sebagai pemimpin nasional dalam mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan mata uang digital yang tidak diklaim.
Weninger menambahkan bahwa struktur yang dibangun dalam undang-undang ini melindungi hak properti, menghormati kepemilikan, dan memberikan alat bagi negara untuk mencatat kategori nilai baru dalam perekonomian.
Sebelumnya, pada 3 Mei, Gubernur Hobbs memveto RUU serupa, Senate Bill 1025, yang mengusulkan agar negara dapat menginvestasikan dana sitaan ke dalam Bitcoin, dengan alasan kekhawatiran penggunaan dana publik untuk aset yang belum teruji.
Namun, penandatanganan HB 2749 ini memberikan harapan untuk potensi pengesahan RUU kripto lainnya di masa depan.
Julian Fahrer dari Bitcoin Laws menyatakan optimismenya bahwa Hobbs juga akan menandatangani Senate Bill 1373, yang saat ini sedang dalam pertimbangannya.
Langkah Arizona ini menyusul tindakan serupa dari Gubernur New Hampshire, Kelly Ayotte, yang pada 6 Mei lalu menandatangani House Bill 302.
Undang-undang di New Hampshire memungkinkan bendahara negara untuk menginvestasikan dana ke dalam mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar lebih dari $500 miliar. Saat ini, Bitcoin (BTC) menjadi satu-satunya mata uang kripto yang memenuhi persyaratan tersebut.
