Bitcoin ($BTC) semakin diakui sebagai alat ampuh melawan kontrol otoriter, demikian disampaikan Alex Gladstein, Chief Strategy Officer Human Rights Foundation (HRF), di Bitcoin Policy Summit, Washington, D.C. Menurut Gladstein, Bitcoin “sangat buruk bagi diktator” karena kemampuannya untuk menggagalkan upaya manipulasi dan kontrol terhadap mata uang fiat.
Gladstein menjelaskan kepada para pemimpin politik AS bahwa pemerintah akan kesulitan melacak individu jika Bitcoin digunakan dengan benar, terutama saat pengguna mengelola sendiri dompet digital mereka tanpa terhubung dengan identitas pribadi. “Jika Anda mengurus sendiri Bitcoin Anda, pemerintah tidak bisa menghapus atau membekukan aset Anda, dan mereka tentu saja tidak bisa membuat Anda mengalami hiperinflasi,” tegasnya. Ini menjadikan Bitcoin sebagai lindung nilai yang efektif terhadap inflasi, terutama di tengah ekonomi yang tidak stabil.
HRF sendiri telah melihat potensi Bitcoin sejak 2013, ketika terjadi protes pro-demokrasi di Ukraina. Kala itu, banyak rekening bank para demonstran dibekukan, namun Bitcoin berhasil menyalurkan nilai kepada mereka saat uang tradisional tidak bisa menjangkau. “Begitu banyak orang dari negara-negara ini dan negara-negara lain yang pada dasarnya telah diselamatkan atau diselamatkan karena teknologi ini,” kata Gladstein. Sejak saat itu, HRF, yang berfokus pada promosi hak asasi manusia di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, terus mengakui peran krusial Bitcoin dalam menjaga kebebasan finansial individu.
