Arizona, Texas, dan Utah telah diakui sebagai negara bagian terdepan di Amerika Serikat dalam hal regulasi cryptocurrency. Pengakuan ini datang seiring dengan perhatian investor yang kini tertuju pada “Pekan Kripto” di AS, di mana tiga undang-undang penting terkait kripto diperkirakan akan disahkan.
Menurut laporan penelitian “Tokenized in America” oleh Chainlink dan Blockchain Association, ketiga negara bagian ini menjadi “pelopor” dalam kebijakan blockchain. Laporan tersebut mengevaluasi negara bagian berdasarkan berbagai faktor, termasuk program percontohan blockchain yang didukung pemerintah, keberadaan gugus tugas pro-kripto yang aktif, dukungan kongres negara bagian, konsentrasi tenaga kerja blockchain, inisiatif cadangan Bitcoin strategis, serta keanggotaan aktif dalam North American Blockchain Association (NABA).
Adam Minehardt, Kepala Kebijakan di Chainlink Labs, menekankan pentingnya peran negara-negara bagian ini dalam pengembangan aset digital, mengingat banyaknya aktivitas yang terjadi di tingkat federal. Laporan menunjukkan bahwa setidaknya 50% negara bagian AS memiliki dukungan kuat dari perwakilan kongres terkait kebijakan blockchain, sementara 36% memiliki gugus tugas pro-kripto yang aktif. Lebih dari 22% negara bagian memiliki program percontohan blockchain yang aktif, dan 16% telah memberlakukan atau sedang mengupayakan cadangan Bitcoin strategis.
Rilis laporan ini bertepatan dengan “Pekan Kripto” yang krusial bagi regulasi blockchain di AS. Pekan ini dianggap sebagai titik balik, dengan beberapa RUU diharapkan akan disahkan untuk memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan oleh industri kripto. Farzam Ehsani, salah satu pendiri platform perdagangan kripto VALR, menyatakan bahwa perkembangan ini “tidak terpikirkan setahun yang lalu” dan memprediksi banyak negara lain akan mengikuti jejak AS. Tiga RUU utama yang diincar adalah GENIUS Act, CLARITY Act, dan Anti-CBDC Surveillance State Act, yang bertujuan untuk memperkuat industri dan menawarkan kejelasan lebih lanjut bagi penerbit stablecoin.
